LEBAK – Teropongkatulistiwa.my.id
Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Distrik Lebak mendesak Komisi III DPRD Kabupaten Lebak segera menindaklanjuti persoalan dugaan penggunaan lahan bantaran kali untuk area parkir Rumah Sakit (RS) Kartini.
LSM GMBI meminta DPRD bersama dinas terkait memberikan kejelasan mengenai status legalitas lahan parkir rumah sakit tersebut yang diduga berdiri di atas kawasan sempadan sungai.
Berdasarkan pantauan di lapangan, pagar bangunan rumah sakit terlihat berdiri tepat di area bantaran kali. Kondisi tersebut menjadi perhatian LSM GMBI karena kawasan sempadan sungai memiliki ketentuan tersendiri dalam aturan tata ruang dan pemanfaatan lahan.
Persoalan tersebut sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Lebak yang turut dihadiri Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Dalam RDP tersebut, Dinas PUPR melalui Bidang Tata Ruang telah memaparkan ketentuan mengenai jarak sempadan sungai dari aliran air yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan lahan.
Namun, lebih dari satu bulan setelah RDP dilaksanakan, LSM GMBI mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai perkembangan tindak lanjut maupun kepastian status legalitas lahan parkir RS Kartini.
Kondisi tersebut membuat jajaran LSM GMBI Distrik Lebak mempertanyakan tindak lanjut Komisi III DPRD Kabupaten Lebak sebagai pihak yang membidangi persoalan tersebut.
Ketua LSM GMBI Distrik Lebak yang akrab disapa King Naga menegaskan, pihaknya meminta Komisi III DPRD Lebak tidak tinggal diam dan segera melakukan langkah konkret untuk memastikan persoalan tersebut mendapatkan kejelasan.
“Kami mempertanyakan keseriusan dinas terkait dan Komisi III DPRD Lebak yang menjadi perpanjangan tangan masyarakat. Sudah lebih dari satu bulan pasca-RDP, tidak ada kejelasan apakah lahan parkir RS Kartini yang memakan bantaran kali itu legal atau ilegal,” tegas King Naga.
Ia mengatakan, pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada kejelasan mengenai status lahan dan perizinan pemanfaatannya.
Bahkan, King Naga mengancam akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum dengan melaporkannya kepada Aparat Penegak Hukum (APH) apabila tidak ada tindak lanjut dari pihak terkait.
“Jika persoalan ini tetap dibiarkan tanpa kejelasan, saya pastikan akan melangkah ke jenjang Aparat Penegak Hukum (APH). Kami akan melaporkan dugaan pembiaran terhadap perusahaan rumah sakit swasta yang sudah bertahun-tahun semena-mena menggunakan lahan pemerintah tanpa perizinan yang jelas, karena ini sudah sangat merugikan negara,” pungkasnya.
LSM GMBI berharap Komisi III DPRD Kabupaten Lebak segera melakukan koordinasi dan meminta penjelasan resmi dari instansi terkait mengenai batas sempadan sungai, status penguasaan lahan, serta kelengkapan perizinan area parkir RS Kartini.
Sementara itu, kepastian mengenai dugaan pelanggaran tata ruang maupun legalitas penggunaan lahan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan penjelasan resmi dari instansi berwenang serta pihak pengelola RS Kartini.
Mal
About the Author
