LEBAK -Teropongkatulistiwa.my.id
Ketua Umum Badak Banten Perjuangan, Eli Sahroni, yang akrab disapa King Badak, mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk segera mengeksekusi aset PT Samudera Banten Jaya (SBJ), perusahaan tambang emas di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten.
Desakan itu disampaikan King Badak kepada media ini dalam rilisnya, menyusul belum dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada 19 Desember 2024, yang diketuai Novita Witri dengan anggota Rahmawan dan Jumiati, terdakwa PT SBJ dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air.
Atas perbuatan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 3 miliar kepada PT SBJ, dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap denda tersebut tidak dibayar, maka harta benda korporasi disita oleh penuntut umum dan dilelang untuk membayar denda.
“Putusan itu sudah jelas. Dendanya Rp 3 miliar. Kalau tidak dibayar dalam 1 bulan, asetnya harus disita dan dilelang. Itu perintah hakim, bukan sekadar imbauan,” tegas King Badak.
Sudah 2 Tahun, Eksekusi Belum Jalan
Dikatakan Eli Sahroni, sejak putusan PN Rangkasbitung dijatuhkan hingga saat ini sudah berjalan hampir dua tahun. Namun, berdasarkan hasil penelusuran Tim Investigasi Badak Banten Perjuangan, Kejaksaan Negeri Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, dinilai belum melaksanakan perintah Majelis Hakim tersebut.
“Ini sudah cukup lama. Putusan sudah inkrah, tapi eksekusinya belum terlihat. Ada apa? Ini yang harus dijelaskan ke publik,” ujar King Badak.
King Badak mempertanyakan alasan keterlambatan eksekusi tersebut. Ia menegaskan, keterlambatan dalam mengeksekusi putusan pengadilan bukan hanya merugikan negara dari sisi keuangan, tetapi juga melemahkan wibawa hukum di mata masyarakat.
“Kalau perusahaan kecil yang melanggar, cepat sekali dieksekusi. Tapi kalau perusahaan tambang emas besar, kenapa lambat? Publik berhak bertanya, dan kejaksaan wajib menjawab,” katanya.
*Desak Kejagung Turun Tangan*
Atas kondisi tersebut, King Badak mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk segera mengambil alih dan memastikan eksekusi putusan PN Rangkasbitung tersebut dilaksanakan.
Selain itu, ia juga meminta Kejagung untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kinerja penuntut umum di Kejari Lebak terkait penanganan perkara tersebut.
“Kami mendesak Kejagung segera melaksanakan eksekusi dan melakukan pemeriksaan terhadap penuntut umum Kejari Lebak, demi kepentingan negara dan demi tegaknya keadilan,” tegas King Badak.
Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Siapapun yang melanggar hukum dan merugikan lingkungan serta negara, harus ditindak sesuai putusan pengadilan.
“Negara sudah dirugikan. Lingkungan sudah tercemar. Jangan sampai putusan hakim hanya menjadi macan kertas. Hukum harus ditegakkan, bukan hanya diucapkan,” pungkas King Badak.
mal
About the Author
