LEBAK – Teropongkatulistiwa.my.id
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lebak telah menyelesaikan proses pengawasan mendalam terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) periode Triwulan II Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara menyeluruh dan bertahap guna mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, lengkap, serta berkualitas di seluruh wilayah Kabupaten Lebak.
Pengawasan mencakup seluruh wilayah administrasi yang terdiri dari 28 kecamatan dan 345 desa serta kelurahan. Hasil rekapitulasi ini merujuk pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak Nomor 37/PL.01.2-BA/3602/2026.
Berikut rincian lengkap hasil pemutakhiran data pemilih:
– Pemilih Baru: Sebanyak 7.727 warga terdaftar sebagai pemilih baru yang telah memenuhi syarat
– Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS): Sebanyak 2.469 orang dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, antara lain karena pindah domisili ke luar daerah, meninggal dunia, maupun belum memenuhi syarat usia
– Perbaikan Data: Sebanyak 5.926 catatan data pemilih telah diperbaiki, meliputi perbaikan nama, nomor induk kependudukan, alamat tempat tinggal, serta data kependudukan lainnya yang tidak sesuai
– Pemilih Laki-laki: Tercatat sebanyak 565.025 orang
– Pemilih Perempuan: Tercatat sebanyak 539.015 orang
Dari hasil pengolahan tersebut, total keseluruhan daftar pemilih tetap di Kabupaten Lebak per Triwulan II Tahun 2026 mencapai 1.104.040 orang.
Pihak Bawaslu Kabupaten Lebak menegaskan bahwa pengawasan ketat di setiap tahapan dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar tidak ada satu pun warga negara yang berhak kehilangan hak pilihnya, sekaligus mencegah terjadinya duplikasi data atau ketidaktepatan data yang dapat merugikan proses demokrasi.
Diharapkan data pemilih yang telah dimutakhirkan ini dapat menjadi dasar yang kuat bagi penyelenggaraan kegiatan demokrasi selanjutnya, sehingga hak konstitusional setiap warga negara dalam menggunakan hak pilihnya dapat terlindungi dan terjamin sepenuhnya.(Red)
